Zainal Effendi - detikSurabaya
Bila itu terjadi maka ratusan guru saat ini terancam tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Padahal pada tahun 2010, program tersebut menghasilkan 1.200 guru lulusan SI dan 40 lulusan S2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5,8 Miliar.
"Untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga perlu SDM yang berkualitas dan itu
dari guru. Dan yang perlu diingat kami punya hak budgeting, kalau merasa kurang
kita akan minta walikota untuk menambah," terang Ketua Komisi D Baktiono di DPRD Surabaya, Kamis (6/1/2011).
Menurut Baktiono yang berasal dari PDIP ini program pendidikan lanjutan bagi gurudi era walikota Bambang DH cukup bagus."Akan kita kontrol kalau sampai dipotong maka kita akan minta agar program itu tetap ada," kata dia.
Bendahara PDIP Surabaya ini meminta walikota agar tidak hanya menaikan prosentase anggaran pendidukan tetapi banyak program bagus yang untuk kepentingan masyarakat termasuk para guru dihilangkan. "Secara persentase walaupun naik tapi kalau ada program untuk meningkatkan kualitas guru dihilangkan sama saja tidak ada artinya," imbuh Baktiono.
Pria yang dua periode menjadi dewan ini menganggap rancangan anggaran yang diajukan walikota untuk RAPBD 2011 sudah cukup bagus. Meski pada akhirnya, dewan akan tetap mengkontrol program-programnya.
"Memang yang tertera di KUA PPAS 2011 35 persen dan sebelumnya kan cuma 33,5 persen dan itu kita rasa sudah cukup. Tapi akan kita lihat dulu mana yang harus ditambah dan mana yang tidak harus ditingkatkan," tuturnya.
Penghapusan program pendidikan lanjutan bagi guru untuk memenuhi standar kualifikasi pada RAPBD 2011 tentu akan membuat para tenaga pendidik sangat terpukul, tambah Baktiono.
(bdh/bdh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar